Showing posts with label Nasional. Show all posts

Tuesday, February 14, 2017

Demokrat Pasang Badan untuk Nama Baik SBY, Tudingan Antasari Azhar Benar-benar Menyakitkan

/ 2:47 AM
/0

<div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiU9lddAYJ_Oix1PTAhF90EsIcBstOHKXNK90euRx_1F0KTWO-ax6zojoeWiHH-G1AJRz-ENmYLQd9QUWoKx6paIz44BL1wO6ThA9ZZwyztGWHnhLgh4JIMu0t2kDV4N8_TyDzLyfo55a8D/s1600/SBY+Vs+Antasari.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiU9lddAYJ_Oix1PTAhF90EsIcBstOHKXNK90euRx_1F0KTWO-ax6zojoeWiHH-G1AJRz-ENmYLQd9QUWoKx6paIz44BL1wO6ThA9ZZwyztGWHnhLgh4JIMu0t2kDV4N8_TyDzLyfo55a8D/s640/SBY+Vs+Antasari.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Demokrat Pasang Badan untuk Nama Baik SBY atas Tudingan Antasari Azhar</td></tr></tbody></table><b>ENEWS.ID </b> - <b>Pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar terkait peran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kasusnya, berbuntut panjang. Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto akan menempuh jalur hukum jika tudingan Antasari terhadap SBY ternyata tidak terbukti.</b><br /><br />"Kami akan analisa sejauh mana yang beliau sampaikan. Kami tetap dengan cara objektif, melihat persoalan. Kalau misalnya nanti ada fitnah, atau pencemaran nama baik, langkah penegakan hukum tentu akan diambil," kata Didik saat dihubungi, Selasa (14/2).<br /><br />Antasari membeberkan, SBY memerintahkan orang untuk melakukan kriminalisasi terhadapnya. Namun Didik justru menuding Antasari hanya melempar wacana tanpa dasar dan bukti jelas.<br /><br />"Kelasnya Antasari Azhar masih melempar wacana dan isu yang tidak ada substansi dan tidak ada dasar kebenarannya. Mungkin itu memang kelasnya selama ini," tegasnya.<br /><br />Dia menegaskan, pernyataan Antasari yang menyebut SBY mengkriminialisasinya dalam kasus pembunuhan Nasrudin telah dipatahkan dengan keputusan hukum di pengadilan dan Mahkamah Agung (MA). Apalagi, vonis 18 tahun yang diberikan kepada Antasari juga telah melewati proses koreksi dan peninjauan yang panjang.<br /><br />Bahkan, tidak dikabulkannya kasasi dan 2 kali Peninjauan Kembali (PK) atas vonis yang dijatuhkan itu membuktikan Antasari telah melakukan tindak pidana berat. Kesimpulannya, kata Didik, dilihat dari sudut pandang hukum, Antasari telah terbukti melakukan tindak pidana.<br /><br />"Logika kriminalisasi terhadap dirinya mutlak terpatahkan dengan proses serta keputusan hukumnya, dimana Mulai pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan juga peninjauan kembali, keputusannya saling menguatkan," ujar Didik.<br /><br />Sebelumnya, Antasari terus berjuang mencari keadilan. Setelah mendapat grasi pemotongan hukuman 6 tahun dari Presiden Joko Widodo, Antasari meminta polisi menyelidiki laporannya soal SMS misterius ke Nasrudin.<br /><br />Hari ini Antasari mendatangi Bareskrim Polri di Gedung Sementara KKP, Gambir, Jakarta Pusat. Dia pun mendadak membongkar cerita yang sebelumnya tak pernah dibeberkan. Satu nama mantan petinggi di negeri ini disebut.<br /><br />"Sejak kecil saya diajari kejujuran oleh orangtua saya. Untuk itulah saya minta kepada Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara ini," kata Antasari di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (14/2).<br /><br />"Kalau beliau jujur dia harus cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa," tambahnya.<br /><br />Menurut Antasari, SBY terbuka ke publik menceritakan siapa-siapa saja orang yang diperintah untuk melakukan sesuatu. "Beliau (SBY) cerita. Saya mohon kepada beliau dan apa yang beliau perintahkan, kepada siapa, siapa melakukan apa, nah siapa perintahkan siapa ini. Saya minta SBY jujur terbuka," ungkapnya.<br /><br />Tidak hanya itu, Antasari juga menuding peran SBY dalam kasus korupsi yang melibatkan Aulia Pohan. Antasari menceritakan, pada bulan Mei 2007 rumahnya didatangi pengusaha bernama Hary Tanoesoedibjo tengah malam. HT datang ke rumahnya karena membawa pesan penting dari Cikeas.<br /><br />"Ada orang malam-malam ke rumah saya. Orang itu, orang itu Hary Tanoesoedibjo. Dia diutus Cikeas, siapa orang cikeas? Dia diminta untuk bilang ke saya tak menahan Aulia Pohan," beber Antasari di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/2).<br /><br />Saat itu, Antasari masih menjabat sebagai ketua KPK. Kebetulan, saat itu KPK baru saja menetapkan Aulia Pohan sebagai tersangka kasus penarikan dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia.<br /><br />"Dia (HT) bilang 'Saya datang membawa misi menemui bapak," kata Antasari menirukan ucapan Harry Tanoe saat itu.<br /><br />"Saya bilang saya enggak bisa karena ada aturannya di KPK, statusnya sudah tersangka jadi harus ditahan," ujar Antasari<br /><br />"Tolonglah Pak," kata Antasari menirukan ucapan Hary Tanoe.<br /><br />"Saya bilang saya memilih profesi hukum risiko, apapun saya terima setelah setelah saya ngomong hari ini," ujar Antasari.<br /><br />Kata dia kehadiran HT tersebut ke rumahnya tersebut merupakan bentuk intervensi dari Pemerintah.<br /><br />"Untuk apa dia menyuruh HT datang ke rumah saya malam malam sebagai ketua KPK. Nah apakah masih bisa kita sebutkan SBY tak intervensi perkara? Ini bukti untuk tidak menangani, menahan Aulia Pohan? Tapi saya ndak bisa terus katakan kepada petinggi penegak hukum katanya Antasari liar, tak bisa dikendalikan lagi. Di proses inilah yang terjadi," tegas Antasari. (Merdeka.com/Noor)</div>

Monday, February 13, 2017

Kiai Said Aqil Siroj : Sikap Asli Masyarakat Indonesia Adalah Cinta Tanah Air

/ 11:22 PM
/0

Pentingnya Hubbul Wathan Atau Cinta Tanah Air Untuk Harmoni Indonesia

/ 11:18 PM
/0

Sadisnya, Orang Utan Ini Dibunuh Kemudian Dimasak Pekerja Kebun Sawit

/ 10:54 PM
/0

Cerita Anggita, Bagaimana 5 Petugas KPK Masuk dan Gerebek Patrialis Akbar di Grand Indonesia

/ 10:41 PM
/0

Terkait Status AHOK, Presiden Jokowi Instruksikan Begini pada Mendagri...

/ 8:36 PM
/0

MUI Minta Gubernur DKI Jakarta Lebih Jaga Ucapannya di Publik untuk Kurangi Polemik

/ 7:59 PM
/0

<div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhA3ZdVoarE2-btt_8oNBLgcSrhj_wngHdJjkcmAJ4Kc776y3-DkI3ppwq8gVqw5x2u6zQ6Ht9wnzt4bYSMTXY_SwOZcJwt6o61HHR22m9q523aS0CNmn_Vw2QxWhN3FKRYKhKCgldwWMg/s1600/Zainut+Tauhid+Sa%2527adi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="MUI Minta Gubernur DKI Jakarta Lebih Jaga Ucapannya di Publik untuk Kurangi Polemik" border="0" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhA3ZdVoarE2-btt_8oNBLgcSrhj_wngHdJjkcmAJ4Kc776y3-DkI3ppwq8gVqw5x2u6zQ6Ht9wnzt4bYSMTXY_SwOZcJwt6o61HHR22m9q523aS0CNmn_Vw2QxWhN3FKRYKhKCgldwWMg/s640/Zainut+Tauhid+Sa%2527adi.jpg" title="MUI Minta Gubernur DKI Jakarta Lebih Jaga Ucapannya di Publik untuk Kurangi Polemik" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">MUI Minta Gubernur DKI Jakarta Lebih Jaga Ucapannya di Publik untuk Kurangi Polemik</td></tr></tbody></table><b>ENEWS.ID </b> - <b>Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi mengkritisi pernyataan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berpendapat memilih calon kepala daerah berdasarkan agama melanggar konstitusi. Menurutnya, pendapat itu salah kaprah.</b><br /><br />Pernyataan tersebut disampaikan Zainut dalam keterangannya yang diterima detikcom, Senin (13/2/2016) sore. Menurutnya, pernyataan Ahok tersebut perlu diluruskan.<br /><br />Terkait dengan pendapat Ahok ini, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin lewat akun Twitter-nya @lukmansaifuddin menulis, "Kita bangsa religius yg menjadikan agama sebagai acuan bersikap. Memilih cagub berdasar keyakinan agama sama sekali tak langgar konstitusi." Menurut Zainut, pandangan Lukman itu sudah tepat.<br /><br />"Menurut saya cuitan beliau justru meluruskan pernyataan saudara Basuki Tjahaja Purnama setelah sepuluh menit kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta yang menyatakan bahwa : "memilih orang berdasarkan agama melawan konstitusi". Pernyataan saudara Basuki Tjahaya Purnama sebagai pejabat negara sangat menyesatkan dan hal tersebut menunjukkan bahwa yang besangkutan tidak paham konstitusi negara," ujar Zainut.<br /><br />Dikatakan Zainut, pendapat Ahok itu sangat berbahaya karena mengatasnamakan konstitusi. Sementara, konstitusi sendiri menurutnya tidak melarang memilih cagub-cawagub berdasarkan agama.<br /><br />"Jelas dan tegas dalam UUD NRI 1945 pasal 28 E ayat (2) ditegaskan bahwa; Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Dan juga dalam pasal 29 ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," jelasnya.<br /><br />Zainut menegaskan, bagi umat Islam, memilih pemimpin (nashbul iman) adalah bagian dari pelaksanaan ajaran agama atau ibadah. Artinya, setiap umat Islam ketika menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada itu hakekatnya merupakan implementasi dari pelaksanaan keyakinan ajaran agama.<br /><br />"Tidak dilarang jika mendasarkan pilihannya itu pada keyakinan agamanya, karena hal tersebut tidak bertentangan dengan Konstitusi. Justru dijamin oleh konstitusi," ucapnya.<br /><br />"Jadi kalau saudara BTP sebagai Gubernur DKI mengatakan itu bertentangan dengan konstitusi terus konstitusi yang mana yang dia maksudkan?<br />Seharusnya saudara BTP sebagai pejabat negara harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Ini bukan kali pertama saudara BTP menyampaikan pernyataan yang menimbulkan kontroversi dan berpotensi menimbulkan kegaduhan. Semoga menjadi perhatian serius untuk beliau ke depan," sambungnya menegaskan.<br /><br />Sebelumnya, Ahok telah menjawab ketika ditanya perihal landasan pendapatnya 'memilih orang berdasarkan agama melawan konstitusi'. Dia menjelaskan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Dalam Pilkada, tidak boleh menggoreng isu yang menjurus ke kebencian bersentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).<br /><br />"UU Pilkada melarang menggunakan SARA," kata Ahok kepada detikcom, Senin (13/2/2017).<br /><br />Dia tak ingin ada pihak-pihak yang memainkan isu SARA secara politis. Bila ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada dilanggar, pihak yang melanggar bisa ditindak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).<br /><br />"Patokannya pasal-pasal dalam Undang-Undang Pilkada saja. Bawaslu juga akan mengenakan sanksi (bila ada yang melanggar)," kata Ahok.<br /><br />Sebelumnya diberitakan, pidato Ahok itu disampaikan saat sertijab dengan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono di Balai Kota, Sabtu (11/2) lalu. Dia sempat bicara soal pencoblosan Pilgub DKI.<br /><br />"Bapak-Ibu tahu persis kenapa pilih A, kenapa pilih B, kenapa pilih C. Jadi karena kalau berdasarkan agama, itu juga saya nggak melarang, ya nggak apa-apa, saya nggak mau berdebat soal itu. Karena soal itu, saya disidang. Tapi dapat saya katakan, jika begitu, Anda melawan konstitusi di NKRI jika milih orang berdasarkan agama," ucap Ahok.<br /><br />Ahok sendiri tak menjelaskan pasal mana dalam UU Pilkada yang dia maksud. Bila menilik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, ada Pasal 69 yang mengatur tentang larangan kampanye. Dalam kampanye dilarang:<br /><br />a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<br />b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, dan/atau partai politik<br />c. melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat<br /><br />Ada 11 poin dalam Pasal 69 ini. Selain Pasal 69 huruf b, yang secara eksplisit menyebut tentang agama, ada Pasal 69 huruf i, yang melarang penggunaan tempat ibadah dan pendidikan.<br /><br />Dalam Pasal 187, diatur perihal konsekuensi pidana dari pelanggaran Pasal 69. Pihak yang melanggar Pasal 69 huruf a sampai huruf f bisa kena pidana penjara paling singkat tiga bulan atau paling lama 18 bulan, dengan denda Rp 600 ribu sampai Rp 6 juta. Pelanggar Pasal 69 huruf i bisa dikenai pidana paling singkat penjara enam bulan, dengan denda Rp 100 ribu sampai Rp 1 juta.<br /><br />Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sempat mencuitkan pendapatnya lewat Twitter bahwa memilih berdasarkan agama tidaklah melanggar konstitusi. Meski begitu, Lukman tak menyebut soal konteks apa pendapat itu dikemukakan, apakah menanggapi pernyataan Ahok atau tidak.<br /><br />"Kita bangsa religius yg menjadikan agama sebagai acuan bersikap. Memilih cagub berdasar keyakinan agama sama sekali tak langgar konstitusi," kata Lukman, mencuit di Twitter lewat akun resminya, @lukmansaifuddin, pada Minggu (12/2/) sekitar pukul 17.30 WIB kemarin.<br /><div><br /></div><div>Editor: Noor</div><div>Sumber: Detik.com</div><div><br /></div></div>

Dengan Hal Ini, Radikalisme dan Terorisme dapat Dibendung Indonesia

/ 12:00 AM
/0

Sunday, February 12, 2017

Inilah Fakta Seputar Helikopter AW101 yang Ditolak Presiden Jokowi

/ 9:45 PM
/0

<div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZybFEEXDTjYjtPk-I4nAJlVGH6GtNPLbTogy1kt1UVEiEII6WDsboVLdvdG_P23jjIvxXemX7_vxUi1qtAB3sRDDeRAFmCbPsqm5k6swmsAscHKSvvKwvrrS_klVCzYoPT2cj3BuxuSQu/s1600/Helikopter+AW-101+Photo+Istimewa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Inilah Fakta Seputar Helikopter AW101 yang Ditolak Presiden Jokowi" border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZybFEEXDTjYjtPk-I4nAJlVGH6GtNPLbTogy1kt1UVEiEII6WDsboVLdvdG_P23jjIvxXemX7_vxUi1qtAB3sRDDeRAFmCbPsqm5k6swmsAscHKSvvKwvrrS_klVCzYoPT2cj3BuxuSQu/s640/Helikopter+AW-101+Photo+Istimewa.jpg" title="Inilah Fakta Seputar Helikopter AW101 yang Ditolak Presiden Jokowi" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Inilah Fakta Seputar Helikopter AW101 yang Ditolak Presiden Jokowi</td></tr></tbody></table><b>ENEWS.ID </b> - <b>Sepanjang sejarah TNI AU, mungkin baru sekali ada helikopter sampai digaris polisi. Nasib tak mengenakan inilah yang menimpa Heli AgustaWesland 101 yang baru tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pekan lalu. Pengadaan heli angkut berat ini dinilai bermasalah. </b><br /><br />Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto sudah membentuk tim untuk mengusut tuntas kasus ini. Sampai penyelidikan usai, pesawat digaris polisi dan tak diizinkan terbang.<br /><br />Polemik mulai muncul setahun lalu saat Presiden Jokowi menolak pembelian helikopter AW101 untuk pesawat kepresidenan. Jokowi belum merasa perlu mengganti Super Puma yang biasa digunakan untuk angkutan VVIP.<br /><br />Namun tiba-tiba sebuah helikopter AW101 tiba di Lanud Halim Perdanakusuma pekan lalu. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku tak tahu. Begitu juga Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Bola panas soal helikopter buatan Inggris dan Italia ini pun bergulir terus.<br /><br />Sebenarnya pengadaan helikopter angkut berat AW101 sudah diajukan TNI AU dalam Rencana Strategis TNI AU 2014-2019. Angkatan Udara membutuhkan helikopter angkut berat untuk menunjang kesiapan operasionalnya.<br /><br />Terakhir TNI AU memiliki helikopter angkut berat adalah saat Presiden Soekarno menggelorakan Dwikora menantang Inggris dan Malaysia tahun 1962. Saat itu Angkatan Udara memiliki helikopter MI-6 buatan Rusia.<br /><br />Setelah itu pada tahun 1980, TNI AU meminjam helikopter Super Frelon dari Pelita Air Service untuk operasi militer di Timor Timur.<br /><br />Sudah puluhan tahun TNI AU tak memiliki armada heli angkut berat. Saat ini mereka hanya mengandalkan 12 heli ringan H120 Colibri dan 20 heli medium dari berbagai varian Super Puma.<br /><br />Nah, rencananya dari sembilan heli AW101 ini, TNI AU akan menggunakan tiga buah untuk heli kepresidenan. Sementara enam sisanya akan digunakan untuk transport militer.<br /><br />Pengadaan heli kepresidenan pun segera jadi isu politik. Semua pihak ikut berkomentar ini itu.<br /><br />"Kalau yang muncul pertama adalah pengadaan Heli AW101 untuk transport militer dan angkut berat, tentu tak jadi masalah di masyarakat. Tapi ini yang pertama beredar adalah pengadaan untuk Helikopter Kepresidenan. Langsung gaduh," kata sumber merdeka.com yang mengetahui soal pengadaan heli itu.<br /><br />Setelah Jokowi menolak, TNI AU tetap melanjutkan pengadaan helikopter tersebut sesuai Renstra 2015. Dalam rencana tahun 2015 lalu, TNI AU menganggarkan USD 169 juta untuk membentuk skadron Angkut Berat.<br /><br />Helikopter angkut berat dibutuhkan TNI AU untuk misi pengangkutan personel, penanggulangan bencana hingga Search and Rescue. Dibandingkan dengan EC725 yang ditawarkan PT Dirgantara Indonesia, AW101 lebih unggul.<br /><br />AW101 bisa mengangkut muatan hingga 5,5 ton. Sementara EC725 hanya 4,75 ton. Kelebihan lainnya, AW101 memiliki ramp door, pintu di bagian belakang yang bisa diturunkan, seperti pada pesawat angkut macam C-130 Hercules atau CN-235. Tak ada fitur serupa pada EC725.<br /><br />Heli berbobot 16 ton ini juga mampu diisi 38 kursi. Jika kabin dikosongkan tanpa kursi, AW101 bisa mengangkut maksimal hingga 55 orang pasukan. Sementara EC725 cuma 29 kursi.<br /><br />Soal harga AW101 sempat jadi sorotan. Harga per unitnya USD 55 juta, sementara EC725 'hanya' 35 juta. Namun Pabrikan AgustaWesland mengklain harga USD 55 juta itu sudah termasuk biaya pelatihan pilot dan kru, suku cadang untuk 2 tahun dan perangkat pendukung lain. Harga satu helikopternya saja, sama dengan EC725 USD 35 juta.<br /><br />Helikopter ini pun dinilai prima untuk misi transportasi VVIP. Berbeda dengan Super Puma yang kabarnya sering bikin was-was.<br /><h3><br />Korupsi pembelian AW101 di India</h3>Isu lain yang beredar soal helikopter AW101 yang dibeli TNI AU merupakan bekas India. Awalnya India memesan 12 unit AW101 pada 2013 lalu. Namun saat itu Kepala Staf Angkatan Udara India terkena kasus korupsi. Baru tiga helikopter yang dikirim. Sisanya ada yang sudah dirakit, namun belum dikirim ke India. Helikopter inilah yang kemudian dibeli TNI AU.<br /><br />"Jadi belum pernah dikirim ke India. Helikoper AW101 yang dulu memang bagian dari pesanan untuk India tapi dibatalkan. Waktu itu varian 641. pihak pabrikan kemudian melakukan upgrade ke varian 646 untuk TNI AU," kata sumber tersebut.<br /><br />Pengadaan helikopter AW101 di India ini membuat geger. Angkatan Udara India menyetujui pembelian 12 unit helikopter AW 101 dan membubuhkan tanda tangannya pada Februari 2010 lalu.<br /><br />Rencananya heli ini akan digunakan untuk membawa presiden, perdana menteri dan tamu-tamu negara. Semula pembelian ini berlangsung dengan lancar hingga ditangkapnya Giuseppe Orsi, CEO Finmeccanica, perusahaan induk AgustaWestland di Italia.<br /><br />Penangkapan itu membuat parlemen dan kepolisian membentuk tim investigasi khusus. Dari hasil penyelidikan, ternyata kasus tersebut melibatkan banyak politikus dan pejabat militer India. Mereka disuap agar perusahaan itu memenangi anggaran pembelian 12 unit helikopter sebesar Rp 7 triliun.<br /><br />Kasus ini bahkan ikut menyeret Perdana Menteri India Sonia Gandhi. Belum lama ini, aparat sempat membekuk mantan Kasau India Shashindra Pal Tyagi.<br /><br />TNI AU kini masih melakukan investigasi bagaimana sebenarnya pengadaan Helikopter AW101. Hingga saat ini helikopter AW-101 belum digunakan. Dia juga memastikan, belum ada serah terima helikopter tersebut.<br /><br />"Sampai sekarang pun pesawat itu masih kondisi masih di tempat, di hanggar. Belum diserah terimakan. Dan kami masih harus menyelesaikan beberapa dokumen yang harus diselesaikan," kata Marsekal Hadi Tjahjanto.<br /><br />Mimpi TNI AU segera memiliki skadron angkut berat pun agaknya sulit terealisasi dalam waktu dekat.<br /><br />Editor: Wiku<br />Sumber: merdeka.com<br /><br /></div>

Fantastis, Paling Boros AHY-SYLVI Menghabiskan Dana Kampanye Sampai....

/ 8:21 AM
/0

Sari Rezita Ariyanti, Gadis Kecil Asal Aceh yang Kini Jadi Sorotan Media Asing

/ 1:01 AM
/0

Saturday, February 11, 2017

Saat Ahok Mendadak Jadi Orang Jawa, Bikin Haru Bilang: Resapi Pesan Habibie, Karena AHOK jadi Basuki

/ 7:14 PM
/0

<div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicbLsHdrO0GB9wPaOJhBhQ9fyBdGTtykkwtUWyDIoaboPEimmSP-etRMRv42XPyovuUIDRTHF273Zl8pYot8T53utLRA83qckHqSZZaeLthKeHclPWd_Wpe4QQ5FLTVDd1DX2EciQh2S_Q/s1600/Ahok+Kembali+Pimpin+DKI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Saat Ahok Mendadak Jadi Orang Jawa, Bikin Haru Bilang: Resapi Pesan Habibie, Karena AHOK jadi Basuki" border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicbLsHdrO0GB9wPaOJhBhQ9fyBdGTtykkwtUWyDIoaboPEimmSP-etRMRv42XPyovuUIDRTHF273Zl8pYot8T53utLRA83qckHqSZZaeLthKeHclPWd_Wpe4QQ5FLTVDd1DX2EciQh2S_Q/s640/Ahok+Kembali+Pimpin+DKI.jpg" title="Saat Ahok Mendadak Jadi Orang Jawa, Bikin Haru Bilang: Resapi Pesan Habibie, Karena AHOK jadi Basuki" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saat Ahok Mendadak Jadi Orang Jawa, Bikin Haru Bilang: Resapi Pesan Habibie, Karena AHOK jadi Basuki</td></tr></tbody></table><b>ENEWS.ID </b> - <b>Saat berkampanye di rumah Lembang pada November 2016, di hadapan massa pendukungnya, Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok mendeklarasikan diri telah mengubah sikapnya. Ahok selama ini dikenal sebagai sosok yang hobi marah dan bicara ceplas ceplos. Tak jarang gaya bicaranya membuat orang lain tersinggung. Sikapnya ini berulang kali jadi target sasaran lawan politiknya.</b><br /><br />Sejak saat itu Ahok memilih menjadi pelawak yang bisa menghibur orang daripada harus marah-marah. Dia mencoba meyakinkan warga DKI bahwa Ahok sudah tidak seperti dulu.<br /><br />"Ahok itu pelawak bukan (orang yang) suka marah-marah lagi. Ahok sudah berubah," ujar Ahok di Rumah Pemenangan Lembang, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11).<br /><br />Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pun berulang kali memberi pengertian pada warga Jakarta bahwa Ahok sudah berubah. Saat blusukan di sejumlah tempat di Jakarta, Djarot selalu mengatakan bahwa Ahok sudah berubah jadi lebih kalem. Perubahan sikap dan perilaku Ahok sangat dirasakan Djarot saat debat terbuka terakhir, Jumat (10/2). Mantan Wali Kota Blitar ini mengaku heran dengan perilaku Ahok itu. Sebab biasanya mantan Bupati Belitung Timur itu lebih geregetan, tak sabaran dan ceplas-ceplos.<br /><br />"Alhamdulillah sudah berubah jadi Basuki karena memang yang ikut Pilkada bukan Ahok, Ahoknya enggak ada, tinggal Basuki-Djarot," kata Djarot di acara #Te2imaKasihPendukungBaDja di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Sabtu (11/2).<br /><br />Beberapa hari terakhir ini Ahok mendadak berubah menjadi orang Jawa. Ahok mulai belajar menggunakan bahasa Jawa. Mulai dari matur nuwun, sampai sugeng ndalu. Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku telah mendapatkan masukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.<br /><br />"Orang yang mau baik itu harus bisa belajar dari kesalahan. Saya sudah Jawa banget kok sekarang. Ngomong aja matur nuwun," kata Ahok saat bertemu pendukungnya di Rumah Lembang, kemarin.<br /><br />Ahok kembali bicara menggunakan bahasa Jawa ketika mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukungnya saat kampanye terakhir di JIExpo. Dengan alasan sudah berubah menjadi pribadi lebih baik, Ahok meminta kepercayaan seluruh warga Jakarta agar dia bisa kembali dipercaya menjadi Gubernur DKI untuk lima tahun ke depan.<br /><br />"Saya kalau dipercaya satu periode lagi maka saudara-saudara akan lihat Basuki. Makanya saya mau sampaikan hatur nuhun. Terima kasih," kata Ahok di JIExpo.<br /><br />Saat meminta maaf kepada tim pemenangan, relawan, dan kader partai politik pendukungnya, Ahok kembali bicara dengan bahasa Jawa. Ahok meminta maaf karena selama masa kampanye tiga bulan terakhir ini tidak pernah berkoordinasi bersama relawan, tim pemenangan dan partai terkait lokasi kampanye atau blusukan. Alasannya, jika tim pemenangan dan kader partai turun tangan yang terjadi bukan mendekatkan Ahok- Djarot dengan warga tapi justru membuat jarak. Atas dasar itu Ahok meminta maaf sekaligus mengucapkan terima kasih atas dukungan relawan dan tim pemenangan.<br /><br />"Terus saya enggak bisa ngomong. Akhirnya saya jalan sendiri, pergi suka-suka. Eh ketemu lagi yang mengadang. Untung Pak Djarot bilang lawan saja. Ini saya sekarang jadi matur nuwun," ucap Ahok.<br /><br />Apakah Ahok berubah sekadar ingin mencuri simpati warga Jakarta? Dia mengaku berubah setelah mendapatkan pelajaran berharga dari Presiden ke-3 RI Habibie. Saat sowan ke kediaman Habibie belum lama ini, Habibie berpesan agar Ahok dan Djarot tetap tenang dan tersenyum saat menghadapi situasi sulit. Karena itu emosi Ahok tidak tersulut saat dikritik lawan politiknya dalam debat terbuka.<br /><br />"Saya diajari oleh Pak Habibie, di dalam hati menangis pun, sakit pun tetap tersenyum. Karena Ahok menjadi Basuki," cerita Ahok.<br /><br />Dia menambahkan, kini dia berusaha berubah dari awalnya sering bertutur kata kasar menjadi lebih baik. Mantan politisi Partai Gerindra ini kembali berujar dengan bahasa Jawa. "Makanya saya tutup dengan mengakhiri matur suwun, sugeng ndalu," tutupnya.<br /><br />Editor: Surya<br />Sumber: Merdeka.com</div>

Paska Final Debat Kandidat Pilkada DKI, Litbang Kompas Mengadakan Polling, Hasilnya Mengejutkan, AHY....

/ 7:46 AM
/0

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQYCpylPFtXgeWF4fdNX7mDut-BhJNbrZeBtU3YgTjcYd4Onao4K8Z6KMwB6PQRcBJMVN7VleGxbyvyp1S7no8aOfM4l0kMzPTYFI-WeNCmfumtPSaUcJOhedXQX9Oh58j6Dicqd1kj69j/s1600/Debat+Calon+Kandidat+Cagub-Cawagub+Pilkada+DKI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Paska Final Debat Kandidat Pilkada DKI, Litbang Kompas Mengadakan Polling, Hasilnya Mengejutkan, AHY...." border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQYCpylPFtXgeWF4fdNX7mDut-BhJNbrZeBtU3YgTjcYd4Onao4K8Z6KMwB6PQRcBJMVN7VleGxbyvyp1S7no8aOfM4l0kMzPTYFI-WeNCmfumtPSaUcJOhedXQX9Oh58j6Dicqd1kj69j/s640/Debat+Calon+Kandidat+Cagub-Cawagub+Pilkada+DKI.jpg" title="Paska Final Debat Kandidat Pilkada DKI, Litbang Kompas Mengadakan Polling, Hasilnya Mengejutkan, AHY...." width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Paska Final Debat Kandidat Pilkada DKI, Litbang Kompas Mengadakan Polling, Hasilnya Mengejutkan, AHY....</td></tr></tbody></table><b>ENEWS.ID </b> - <b>Paska final debat kandidat  Pilkada DKI 2017, Litbang Kompas  mengadakan polling performa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Polling terkait penampilan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI pada debat terakhir Pilkada DKI 2017 yang berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (10/2/2017).</b><br /><br />Berdasarkan hasil polling yang dilakukan dengan wawancara selama berlangsungnya debat, pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dianggap paling menguasai masalah. Dari skala 1 hingga 10, pasangan nomor pemilihan dua ini mendapatkan skor 7,47.<br /><br />Pasangan nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, mendapat skor 7,02, dan pasangan nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, mendapat skor 6,25.<br /><br />Terkait program kerja, pasangan Ahok-Djarot mendapat skor 8,07, Anies-Sandi 7,41, dan terakhir pasangan Agus-Sylvi 6,35.<br /><br />Sementara itu, perihal cara penyampaian, Anies-Sandi dianggap paling baik, yakni mendapatkan skor 7,68, Ahok-Djarot 7,52, dan terakhir Agus-Sylvi 6,49.<br /><br />Ketika para responden ditanyai apakah mungkin berubah pilihan, 17,1 persen menyatakan masih mungkin (bisa berubah pilihan), 4,0 persen ragu-ragu, dan 77,1 persen menyatakan sudah mantap dengan pilihannya.<br /><br />Sebanyak 1,1 persen menyatakan rahasia/tidak tahu/tidak menjawab.<br /><br />Secara umum, penilaian responden terhadap penampilan ketiga pasangan calon relatif merata. Dari rentang 1 (sangat buruk) sampai 10 (sangat baik), rata-rata nilai yang diberikan responden dari ketiga variabel (penguasaan masalah, program kerja, dan cara berkomunikasi) berada di angka 7,14.<br /><br />Penilaian ini tentu menjadi salah satu faktor bagi responden untuk menentukan pasangan calon yang dipilihnya pada pilkada nanti.<br /><b><span style="color: red;"><br /></span></b><b><span style="color: red;">Baca juga:</span> <a href="http://www.enews.id/2016/11/lembaga-fatwa-mesir-bolehkan-umat-islam.html"><span style="color: blue;">Lembaga Fatwa Mesir Bolehkan Umat Islam Memilih Pemimpin Non Muslim dan Tidak Bertentangan dengan Syariat Islam</span></a></b><br /><div><br /></div>Pengumpulan pendapat dilakukan dengan wawancara melalui telepon pada saat debat tanggal 10 Februari 2017. Responden adalah sebagian dari responden survei Litbang Kompas pada tanggal 28 Januari–4 Februari 2017 yang menonton debat final Pilkada DKI 2017.<br /><br />Sebanyak 175 responden berhasil diwawancara dan berdomisili menyebar di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu.<br /><span style="color: blue;"><br /></span><b><span style="color: blue;">Baca juga:</span> <a href="http://www.enews.id/2017/02/dibilang-tak-sopan-beritakan-nama.html"><span style="color: red;">Dibilang Tak Sopan Beritakan Nama Rizieq Tak Pakai Habib, Wartawan Metro TV Dipukul Dan Diludahi Saat Liput Aksi 112</span></a></b><br /><br />Pada metode ini, tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian lebih kurang 7,41 persen. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi. (Kompas.com/Noor)</div>

Masih Misterius, Pelaku Pembakaran 8 Rumah di Sleman, Yogyakarta

/ 6:53 AM
/0

Ingatkan Khittah NU, PBNU Larang Pengurus NU Berpolitik Praktis

/ 3:44 AM
/0

Paska Putusan MA Cabut Izin Amdal PT. Semen, Masyarakat Kendeng Blokir dan Segel Pabrik

/ 3:28 AM
/0

Curhatan Rizieq Shihab FPI pada Umat Islam Dirinya Telah Menjadi Buronan Polisi

/ 1:55 AM
/0

Ancaman PKS Jika Ahok Tidak Dinonaktifkan Kemendagri

/ 1:21 AM
/0

<div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpNvetGwDl5b9_6RgqyJu_pzM4KyHhgaixZQt-TPsD6xlf2YOhu-swC-uGruGhp-beT5W234hLaYeTfBQD9Vb5lb6Znz7zCq1JWMr9h50CDXXYuM50sxy5UhlrxCE-IHWy-KBPBgWRSwkI/s1600/Almuzzammil+Yusuf.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpNvetGwDl5b9_6RgqyJu_pzM4KyHhgaixZQt-TPsD6xlf2YOhu-swC-uGruGhp-beT5W234hLaYeTfBQD9Vb5lb6Znz7zCq1JWMr9h50CDXXYuM50sxy5UhlrxCE-IHWy-KBPBgWRSwkI/s640/Almuzzammil+Yusuf.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ancaman PKS Jika Ahok Tidak Dinonaktifkan Jadi Gubernur Setelah Masa Kampanye Lewat</td></tr></tbody></table><b>ENEWS.ID </b> - <b>PKS mendesak Mendagri memberhentikan sementara Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan kembali aktif hari ini. Jika tidak, PKS akan menggalang hak angket terhadap Presiden.</b><br /><br />Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf menegaskan jika tidak dikeluarkan surat pemberhentian sementara oleh Presiden terhadap Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI, maka DPR RI dapat menggunakan hak angket.<br /><br />"Setelah menerima kajian dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, dan para pakar tentang pengabaian pemberhentian terdakwa BTP dari jabatan Gubernur DKI oleh Presiden, maka DPR RI dapat menggunakan fungsi pengawasannya dengan menggunakan hak angket terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83 Ayat 1, 2, dan 3," kata Muzzammil dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (11/2/2017).<br /><br />Alumni Ilmu Politik UI ini mengatakan, berdasarkan Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3, Presiden RI berkewajiban mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian sementara sampai status hukumnya bersifat tetap bagi gubernur yang berstatus sebagai terdakwa yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.<br /><br />"Sudah cukup bukti dan dasar hukum bagi Presiden untuk memberhentikan sementara BTP dari jabatan Gubernur DKI. Pertama, status BTP sudah terdakwa penistaan agama dengan Nomor Register Perkara IDM 147/JKT.UT/12/2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kedua, yang bersangkutan didakwa pasal 156a dan 156 KUHP tentang penodaan agama dengan hukuman penjara 5 tahun dan 4 tahun," ujarnya.<br /><br />Menurut Muzzammil, seharusnya Presiden tidak diskriminatif dengan memperlakukan kebijakan yang sama sesuai peraturan perundang-undangan, karena pada kasus mantan Gubenur Banten dan mantan Gubernur Sumut yang terkena kasus hukum setelah keluar surat register perkara dari pengadilan, Presiden langsung mengeluarkan surat pemberhentian sementara. Jika itu tidak dilakukan, menurutnya, maka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<br /><br />"Kasus ini sudah mendapat perhatian publik yang luas. Publik bertanya-tanya kenapa dalam kasus BTP Presiden menunda-nunda tidak segera mengeluarkan surat pemberhentian sementara, padahal cuti kampanyenya segera berakhir dan masa jabatan Plt Gubernur DKI juga segera berakhir," ujarnya.<br /><br />Atas persoalan ini, Muzzammil menegaskan DPR RI memiliki kewenangan sesuai dengan UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan menggunakan hak angket DPR. Muzzammil menerangkan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<br /><br />"Untuk itu, maka fraksi-fraksi di DPR penting menghidupkan hak angket untuk memastikan apakah Pemerintah sudah sejalan dengan amanat undang-undang dan konstitusi," ujar mantan Wakil Ketua Komisi III DPR ini.<br /><br />Berikut ini adalah bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3:<br /><br /><i>1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. </i><br /><i><br /></i><i>2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.</i><br /><i><br /></i><i>3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.⁠⁠⁠⁠ (detik.com/WK)</i></div>

Friday, February 10, 2017

Sikap Toleransi Massa Aksi 112, Payungi Pasangan Yang Ingin Nikah di Katedral

/ 10:41 PM
/0

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4igfd-UKHcdkGjVr_PFBV5NEvm0RkBGNwhfY2EDXJDATtJ90DRXWzO41jwq5DHPdAqObMZi2emit5T5ndXR0F96cImvdV9cXPvu4tVY1eDYJrcNziT__SDwk_8U8piEdaPIF0v5CooRy6/s1600/photo.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4igfd-UKHcdkGjVr_PFBV5NEvm0RkBGNwhfY2EDXJDATtJ90DRXWzO41jwq5DHPdAqObMZi2emit5T5ndXR0F96cImvdV9cXPvu4tVY1eDYJrcNziT__SDwk_8U8piEdaPIF0v5CooRy6/s640/photo.jpeg" width="371" /></a></div><div class="MsoNoSpacing"><br /></div><div class="MsoNoSpacing"><b>Enews.id, Jakarta</b>- Toleransi ditunjukkan massa peserta aksi 112. Pasangan yang hendak menuju Katedral untuk menikah diberi jalan. Tak hanya itu, pasangan itu juga dikawal bahkan dipayungi.</div><div class="MsoNoSpacing"><br /></div><div class="MsoNoSpacing">Seorang peserta aksi, Syarifudin, menuturkan pasangan yang hendak menikah itu awalnya terlihat berjalan pelan dari arah Lapangan Banteng menuju Katedral. Si pria mengenakan jas warna silver, sedangkan pengantin wanita mengenakan kebaya putih dengan rambut disanggul dan membawa bunga. </div><div class="MsoNoSpacing"><br /></div><div class="MsoNoSpacing">Tak lama kemudian, ada peserta aksi yang mendekati pasangan itu, menawarkan pengawalan hingga ke Katedral. Pasangan itu pun dikawal, bahkan dipayungi agar terlindung dari hujan.</div><div class="MsoNoSpacing"><br /></div><div class="MsoNoSpacing">"Banyak yang ngawal sampai mereka masuk ke Katedral, sampai tamu-tamunya juga dibantuin masuk ke dalam," ujar Syarifudin yang ditemui di dekat Masjid Istiqlal, Sabtu (11/2/2017).</div><div class="MsoNoSpacing"><br /></div><div class="MsoNoSpacing">Peserta aksi 112 lain yang juga melihat peristiwa itu, Ilham, membenarkan cerita Syarifudin. Ilham menegaskan peristiwa itu adalah bukti toleransi umat Islam terhadap umat lain.</div><div class="MsoNoSpacing"><br /></div><br /><div class="MsoNoSpacing">"Yang kita benci itu bukan agamanya, tapi orangnya. Kalau kita benci agamanya, nggak mungkin mereka (pengantin -red) kita kawal," ujar Ilham.  <b>(detik/surya)</b></div></div>

Kapolri: Jangan Gunakan Istiqlal untuk Kepentingan Politik

/ 8:24 PM
/0

Categories

Page Layouts

Follow Me