Inilah Fakta Seputar Helikopter AW101 yang Ditolak Presiden Jokowi

<div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZybFEEXDTjYjtPk-I4nAJlVGH6GtNPLbTogy1kt1UVEiEII6WDsboVLdvdG_P23jjIvxXemX7_vxUi1qtAB3sRDDeRAFmCbPsqm5k6swmsAscHKSvvKwvrrS_klVCzYoPT2cj3BuxuSQu/s1600/Helikopter+AW-101+Photo+Istimewa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Inilah Fakta Seputar Helikopter AW101 yang Ditolak Presiden Jokowi" border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZybFEEXDTjYjtPk-I4nAJlVGH6GtNPLbTogy1kt1UVEiEII6WDsboVLdvdG_P23jjIvxXemX7_vxUi1qtAB3sRDDeRAFmCbPsqm5k6swmsAscHKSvvKwvrrS_klVCzYoPT2cj3BuxuSQu/s640/Helikopter+AW-101+Photo+Istimewa.jpg" title="Inilah Fakta Seputar Helikopter AW101 yang Ditolak Presiden Jokowi" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Inilah Fakta Seputar Helikopter AW101 yang Ditolak Presiden Jokowi</td></tr></tbody></table><b>ENEWS.ID </b> - <b>Sepanjang sejarah TNI AU, mungkin baru sekali ada helikopter sampai digaris polisi. Nasib tak mengenakan inilah yang menimpa Heli AgustaWesland 101 yang baru tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pekan lalu. Pengadaan heli angkut berat ini dinilai bermasalah. </b><br /><br />Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto sudah membentuk tim untuk mengusut tuntas kasus ini. Sampai penyelidikan usai, pesawat digaris polisi dan tak diizinkan terbang.<br /><br />Polemik mulai muncul setahun lalu saat Presiden Jokowi menolak pembelian helikopter AW101 untuk pesawat kepresidenan. Jokowi belum merasa perlu mengganti Super Puma yang biasa digunakan untuk angkutan VVIP.<br /><br />Namun tiba-tiba sebuah helikopter AW101 tiba di Lanud Halim Perdanakusuma pekan lalu. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku tak tahu. Begitu juga Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Bola panas soal helikopter buatan Inggris dan Italia ini pun bergulir terus.<br /><br />Sebenarnya pengadaan helikopter angkut berat AW101 sudah diajukan TNI AU dalam Rencana Strategis TNI AU 2014-2019. Angkatan Udara membutuhkan helikopter angkut berat untuk menunjang kesiapan operasionalnya.<br /><br />Terakhir TNI AU memiliki helikopter angkut berat adalah saat Presiden Soekarno menggelorakan Dwikora menantang Inggris dan Malaysia tahun 1962. Saat itu Angkatan Udara memiliki helikopter MI-6 buatan Rusia.<br /><br />Setelah itu pada tahun 1980, TNI AU meminjam helikopter Super Frelon dari Pelita Air Service untuk operasi militer di Timor Timur.<br /><br />Sudah puluhan tahun TNI AU tak memiliki armada heli angkut berat. Saat ini mereka hanya mengandalkan 12 heli ringan H120 Colibri dan 20 heli medium dari berbagai varian Super Puma.<br /><br />Nah, rencananya dari sembilan heli AW101 ini, TNI AU akan menggunakan tiga buah untuk heli kepresidenan. Sementara enam sisanya akan digunakan untuk transport militer.<br /><br />Pengadaan heli kepresidenan pun segera jadi isu politik. Semua pihak ikut berkomentar ini itu.<br /><br />"Kalau yang muncul pertama adalah pengadaan Heli AW101 untuk transport militer dan angkut berat, tentu tak jadi masalah di masyarakat. Tapi ini yang pertama beredar adalah pengadaan untuk Helikopter Kepresidenan. Langsung gaduh," kata sumber merdeka.com yang mengetahui soal pengadaan heli itu.<br /><br />Setelah Jokowi menolak, TNI AU tetap melanjutkan pengadaan helikopter tersebut sesuai Renstra 2015. Dalam rencana tahun 2015 lalu, TNI AU menganggarkan USD 169 juta untuk membentuk skadron Angkut Berat.<br /><br />Helikopter angkut berat dibutuhkan TNI AU untuk misi pengangkutan personel, penanggulangan bencana hingga Search and Rescue. Dibandingkan dengan EC725 yang ditawarkan PT Dirgantara Indonesia, AW101 lebih unggul.<br /><br />AW101 bisa mengangkut muatan hingga 5,5 ton. Sementara EC725 hanya 4,75 ton. Kelebihan lainnya, AW101 memiliki ramp door, pintu di bagian belakang yang bisa diturunkan, seperti pada pesawat angkut macam C-130 Hercules atau CN-235. Tak ada fitur serupa pada EC725.<br /><br />Heli berbobot 16 ton ini juga mampu diisi 38 kursi. Jika kabin dikosongkan tanpa kursi, AW101 bisa mengangkut maksimal hingga 55 orang pasukan. Sementara EC725 cuma 29 kursi.<br /><br />Soal harga AW101 sempat jadi sorotan. Harga per unitnya USD 55 juta, sementara EC725 'hanya' 35 juta. Namun Pabrikan AgustaWesland mengklain harga USD 55 juta itu sudah termasuk biaya pelatihan pilot dan kru, suku cadang untuk 2 tahun dan perangkat pendukung lain. Harga satu helikopternya saja, sama dengan EC725 USD 35 juta.<br /><br />Helikopter ini pun dinilai prima untuk misi transportasi VVIP. Berbeda dengan Super Puma yang kabarnya sering bikin was-was.<br /><h3><br />Korupsi pembelian AW101 di India</h3>Isu lain yang beredar soal helikopter AW101 yang dibeli TNI AU merupakan bekas India. Awalnya India memesan 12 unit AW101 pada 2013 lalu. Namun saat itu Kepala Staf Angkatan Udara India terkena kasus korupsi. Baru tiga helikopter yang dikirim. Sisanya ada yang sudah dirakit, namun belum dikirim ke India. Helikopter inilah yang kemudian dibeli TNI AU.<br /><br />"Jadi belum pernah dikirim ke India. Helikoper AW101 yang dulu memang bagian dari pesanan untuk India tapi dibatalkan. Waktu itu varian 641. pihak pabrikan kemudian melakukan upgrade ke varian 646 untuk TNI AU," kata sumber tersebut.<br /><br />Pengadaan helikopter AW101 di India ini membuat geger. Angkatan Udara India menyetujui pembelian 12 unit helikopter AW 101 dan membubuhkan tanda tangannya pada Februari 2010 lalu.<br /><br />Rencananya heli ini akan digunakan untuk membawa presiden, perdana menteri dan tamu-tamu negara. Semula pembelian ini berlangsung dengan lancar hingga ditangkapnya Giuseppe Orsi, CEO Finmeccanica, perusahaan induk AgustaWestland di Italia.<br /><br />Penangkapan itu membuat parlemen dan kepolisian membentuk tim investigasi khusus. Dari hasil penyelidikan, ternyata kasus tersebut melibatkan banyak politikus dan pejabat militer India. Mereka disuap agar perusahaan itu memenangi anggaran pembelian 12 unit helikopter sebesar Rp 7 triliun.<br /><br />Kasus ini bahkan ikut menyeret Perdana Menteri India Sonia Gandhi. Belum lama ini, aparat sempat membekuk mantan Kasau India Shashindra Pal Tyagi.<br /><br />TNI AU kini masih melakukan investigasi bagaimana sebenarnya pengadaan Helikopter AW101. Hingga saat ini helikopter AW-101 belum digunakan. Dia juga memastikan, belum ada serah terima helikopter tersebut.<br /><br />"Sampai sekarang pun pesawat itu masih kondisi masih di tempat, di hanggar. Belum diserah terimakan. Dan kami masih harus menyelesaikan beberapa dokumen yang harus diselesaikan," kata Marsekal Hadi Tjahjanto.<br /><br />Mimpi TNI AU segera memiliki skadron angkut berat pun agaknya sulit terealisasi dalam waktu dekat.<br /><br />Editor: Wiku<br />Sumber: merdeka.com<br /><br /></div>

Isu Penggantian Dinilai Langkah Adu Domba Presiden Dengan Panglima TNI

<div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjozbPm0M7lNwRTfex_i1yKbEch8u8KRbjKe2j_5qrK420Bj6kyPhBk8uJVQmzkl8ll6690HOlrw7UpKvCOG-hjMZfwHV5wDMKBCpblQgOcufWbYOScyuWgsGVXv-VorAPD6t0udzdW_VI/s1600/Panglima+TNI+Gatot+Nurmantyo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Panglima TNI Gatot Nurmantyo" border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjozbPm0M7lNwRTfex_i1yKbEch8u8KRbjKe2j_5qrK420Bj6kyPhBk8uJVQmzkl8ll6690HOlrw7UpKvCOG-hjMZfwHV5wDMKBCpblQgOcufWbYOScyuWgsGVXv-VorAPD6t0udzdW_VI/s640/Panglima+TNI+Gatot+Nurmantyo.jpg" title="Panglima TNI Gatot Nurmantyo" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Photo: Merdeka.com</td></tr></tbody></table><strong>ENEWS.ID - </strong>Ketua Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyebut isu pergantian Panglima TNI sebagai upaya memecah hubungan baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jenderal Gatot Nurmantyo. Ray menduga ada pihak yang tidak senang melihat kedekatan Presiden dengan Panglima TNI.<br /><br />"Tentu ada yang berperan di balik pengembusan isu ini. Tujuannya ya untuk memecah hubungan baik antara Presiden dan Panglima TNI," ujar Ray saat dihubungi merdeka.com, Rabu (9/11).<br /><br />Menurut Ray, isu ini sengaja diembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. "Saya tidak bisa mengatakan dari pihak mana atau siapa, namun yang jelas nanti akan ketahuan," ujar Ray.<br /><br />Sebelumnya beredar kabar rencana Jokowi mengganti Jenderal Gatot dengan Marsdya Hadi Tjahjanto. Info ini santer beredar di pesan berantai dan media sosial.<br /><br />Gatot pun telah membantah kebenaran informasi yang beredar bahwa dirinya akan dicopot dan digantikan Marsdya Hadi Tjahjanto.<br /><br />"Yang mengangkat saya adalah Presiden. Tentunya kalau ada pergantian, Presiden panggil saya dulu kan. Selama ini enggak ada, orang saja yang ngarang-ngarang. Makanya saya enggak ada komentar apa pun juga," kata Gatot di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/11).<br /><br /><b>Sumber: </b>Merdeka.com<br /><b>Editor: </b>Kay</div>

Panglima TNI: Lebih Baik Gugur Menjaga Kebhinekaan, di Garda Depan Hadapi Gangguan Yang Mengancam Persatuan dan Kesatuan Bangsa

<div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXD9QaKq2OJy56APfqJjysd7-DHEuBdZSC7gicCIQb0UpmdcwfyvlQsdkCyve374pPY9eKM-lN0JsBzel_5UzM8IpCG_ScNf9ypMQ1CUYx7v4dqX4_e3D0mw7qo2i4LiZrev7d1BiyABM/s1600/Panglima+TNI+Jenderal+Gatot+Nurmantyo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo" border="0" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXD9QaKq2OJy56APfqJjysd7-DHEuBdZSC7gicCIQb0UpmdcwfyvlQsdkCyve374pPY9eKM-lN0JsBzel_5UzM8IpCG_ScNf9ypMQ1CUYx7v4dqX4_e3D0mw7qo2i4LiZrev7d1BiyABM/s640/Panglima+TNI+Jenderal+Gatot+Nurmantyo.jpg" title="Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Photo: Detik.com</td></tr></tbody></table><strong>ENEWS.ID - </strong>Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan dirinya tak punya hasrat menjadi presiden. Dia bakal tetap setia terhadap sumpah prajurit yang dia ucapkan di bawah Kitab Suci Alquran.<br /><br />Hal ini dia tegaskan dalam acara Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan stasiun televisi TV One, pada Selasa (8/11/2016). Saat itu, pemandu acara Karni Ilyas bertanya perihal Gatot yang agaknya cocok jadi presiden. Gatot lantas menegaskan dia lebih baik gugur dalam menjaga kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ketimbang menjadi Presiden.<br /><br />"Umur saya juga sudah 56 tahun, Pak Karni. Lebih baik saya menjadi tumbal melaksanakan tugas untuk menjaga kebhinekaan daripada saya menjadi presiden," tegas Gatot pada acara itu.<br /><br />Dia teringat sumpah prajurit yang dia ucapkan pada 15 Maret 1982 lampau. Dia telah disumpah untuk setia pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<br /><br />"(Sumpah) Nomor tiga, Demi Allah saya bersumpah taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan," kata Gatot.<br /><br />"Apabila saya berkeinginan menjadi Presiden, maka saya melanggar sumpah saya," imbuhnya.<br /><br />Dia tak akan melawan perintah Presiden Jokowi yang juga Panglima Tertinggi RI. Jokowi sudah memerintahkan agar dirinya menjaga kebhinekatunggalikaan. Juga, TNI ditugaskan menghadapi segala gangguan yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia.<br /><br />"Dan TNI sebagai garda terdepan menjaga bhineka tunggal ika, serta menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, dan beliau (Jokowi) atasan saya," kata Gatot.<br /><br />Tema diskusi ILC adalah perihal kondisi politik pascademonstrasi besar-besaran pada 4 November lalu, bertajuk 'Setelah 411'. Demonstrasi tersebut mendorong agar Jokowi tegas terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai demonstran telah menistakan agama Islam. Jokowi diyakini tak akan melindungi Ahok. Ada analisa politik di sini.<br /><br />"Saya bukan ahli politik, tetapi saya coba beri gambaran politik. Kita sama-sama tahu ada partai pemerintahakan seperti PDIP, PKB, PAN, PPP. Logikanya kalau Presiden ingin benar-benar Ahok menang tinggal perintah saja PKB, PAN, PPP dukung Ahok. Selesai. Yang lainnya enggak punya kendaraan. Itu logika politik, kesimspulannya silakan Anda simpulkan masing-masing. Saya juga tidak berhak menyampaikan kesimpulan," tutur Gatot.<br /><br /><br /><b>Sumber:</b> Detik.com<br /><b>Editor:</b> Kay</div>

Beri Pengarahan TNI, Presiden Joko Widodo: Tak Ada Toleransi Untuk Gerakan Pemecah Belah Bangsa

<div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHiCg0RotXTITUlgkn3f23UDtn89ePklojPPmbHa7i2o0G3qyPmn3VVJj_76AylAJ38R0rfCHCaDEQO7BHQgJhH74h4-SNcN66U6hcNEkBGnBKQaRk9QqM2zoWOKbkp-TztZz_najHbEA/s1600/Jokowi+Beri+Pengarahan+TNI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="374" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHiCg0RotXTITUlgkn3f23UDtn89ePklojPPmbHa7i2o0G3qyPmn3VVJj_76AylAJ38R0rfCHCaDEQO7BHQgJhH74h4-SNcN66U6hcNEkBGnBKQaRk9QqM2zoWOKbkp-TztZz_najHbEA/s640/Jokowi+Beri+Pengarahan+TNI.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Presiden Joko Widodo Beri Pengarahan TNI. Photo: Detik.com</td></tr></tbody></table><strong>ENEWS.ID - </strong>Presiden Jokowi memberikan pengarahan untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jokowi secara tegas memberikan perintah langsung agar TNI tak menoleransi pemecah belah bangsa.<br /><br />"Sebagai Panglima Tertinggi TNI, saya telah memerintahkan agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi!" kata Jokowi di Lapangan Markas Besar TNI AD, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (7/11/2016).<br /><br />Nada bicara Jokowi agak meninggi saat menyampaikan hal tersebut. Sebelumnya, Jokowi juga telah mengucapkan terima kasih kepada prajurit TNI yang ikut mengamankan unjuk rasa pada Jumat, 4 November 2016.<br /><br />"Jangan ragu bertindak untuk keutuhan RI," imbuh Jokowi.<br /><br />Jokowi juga memerintahkan agar TNI memegang teguh kesatuan komando, Sapta Marga, dan sumpah prajurit. TNI harus menunjukjan jati diri negara dan bangsa Indonesia.<br /><br />"Mohon maaf saya hari ini tidak bisa ikut makan siang dengan seluruh prajurit karena sedang puasa," ujar Jokowi menutup arahannya.<br /><br />Jokowi kemudian menyalami para prajurit TNI dari tiga matra yang berdiri di barisan paling depan. Setelah itu dia yang didampingi Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, dan juru bicara Johan Budi menuju ruang pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan para petinggi TNI.<br /><br /><br /><b>Sumber: </b>Detik.com<br /><b>Editor: </b>Mas Mus<br /><br /><br /></div>