PKS Goncang, Saat Fahri Hamzah Obrak-Abrik Partai Dakwah Ini

<div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbEY4s_kIUqw1-E5mVZRduU9l-Wf5-PiPVUn3PwSl9_adjREq_WM9CcrrxdaGQTtIbi1_Ij-q7ezwPCiJo2PF8fMGBlmD4cwqJs4xtfXUH6BQuu5GIuiMRpeh2Knv5bM4IDQPphXpdDVY/s1600/Fahri+Hamzah+-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="PKS Goncang, Fahri Hamzah Berhasil Obrak-Abrik Partai Dakwah Ini" border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbEY4s_kIUqw1-E5mVZRduU9l-Wf5-PiPVUn3PwSl9_adjREq_WM9CcrrxdaGQTtIbi1_Ij-q7ezwPCiJo2PF8fMGBlmD4cwqJs4xtfXUH6BQuu5GIuiMRpeh2Knv5bM4IDQPphXpdDVY/s640/Fahri+Hamzah+-.jpg" title="PKS Goncang, Fahri Hamzah Berhasil Obrak-Abrik Partai Dakwah Ini" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Fahri Hamzah</td></tr></tbody></table><strong>ENEWS.ID - </strong><b>Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak tinggal diam kalah dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di PN Jakarta Selatan. Putusan tersebut dinilai ancaman terhadap demokrasi dan eksistensi partai politik di Indonesia.</b><br /><br />Penasihat Hukum DPP PKS, Zainuddin Paru mengatakan, putusan tersebut mengakibatkan partai politik tidak dapat menegakan aturan partai yang terkandung dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang merupakan pedoman partai politik dalam menjalankan roda organisasi, termasuk dalam hal memecat anggotanya yang melanggar AD/ART.<br /><br />Menurut dia, Majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan Fahri Hamzah terhadap PKS juga telah mengesampingkan ketentuan UU No.2 tahun 2011 tentang partai politik yang telah mengatur secara khusus mengenai tata cara penyelesaian perselisihan internal partai politik.<br /><br />"Keputusan ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan eksistensi partai politik, karena partai politik tidak dapat menegakan aturan dan disiplin organisasi yang telah diatur dalam AD/ART-nya," jelas Zainuddin dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Rabu (14/12).<br /><br />Zainuddin menjelaskan, AD/ART PKS adalah produk hukum internal organisasi yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Sehingga, apapun keputusan organisasi yang didasarkan kepada AD/ART tersebut adalah sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.<br /><br />Dalam kesempatan itu, Zainuddin juga menyesalkan putusan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Dimana seluruh alasan gugatan Fahri Hamzah telah dijawab dan diluruskan oleh saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh PKS.<br /><br />Meskipun demikian, dia tetap menghormati keputusan Majelis Hakim PN Jaksel. Zainudin menegaskan akan menempuh upaya hukum banding untuk mendapatkan kepastian hukum.<br /><br />"Kami menyatakan banding atas putusan ini!" tandas Zainuddin.<br /><br />Seperti diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah. Gugatan tersebut antara lain terkait status keanggotaan Fahri di PKS serta pimpinan dan anggota DPR.<br /><br />Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, maka Majelis Hakim yang beranggotakan Made Sutrisna selaku ketua, Ahmad Rifai dan Kris Nugroho menghukum PKS untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 30 miliar.<br /><br />"Kemudian gugatan ada ganti rugi materiil Rp 30 miliar yang harus dibebankan kepada para tergugat," kata Humas PN Jakarta Selatan, Made Sutrisna saat dihubungi merdeka.com, Rabu (14/12).<br /><br />Putusan ini dikeluarkan majelis hakum PN Jakarta Selatan sekitar pukul 13.30 WIB, Rabu (14/12).<br /><br /><br /><br /><b>Editor: </b>Surya<br /><b>Photo: </b>Merdeka.com<br /><b>Sumber:</b> Merdeka.com</div>

Dugaan Ujaran Makar, Fahri Hamzah Dilaporkan Relawan Jokowi Ke Bareskrim, Ini Komentar Jusuf Kalla

<div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhftohi6ITuIe1sE5us9W2QuRl1IFczSRCWfmYXEBkLtt7rmgHmutJtEBuLyPpeJXVBIACqdNtMxzP47sVzSascTeOzO9ygtZ5mzKTTxWd79QtjRL_L4-6nD3cZppKtxictQ3sIT_9dMeM/s1600/Fahri+Hamzah++--.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="[caption]Dugaan Ujaran Makar, Fahri Hamzah Dilaporkan Relawan Jokowi Ke Bareskrim, Ini Komentar Jusuf Kalla [/caption]" border="0" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhftohi6ITuIe1sE5us9W2QuRl1IFczSRCWfmYXEBkLtt7rmgHmutJtEBuLyPpeJXVBIACqdNtMxzP47sVzSascTeOzO9ygtZ5mzKTTxWd79QtjRL_L4-6nD3cZppKtxictQ3sIT_9dMeM/s640/Fahri+Hamzah++--.jpg" title="[caption]Dugaan Ujaran Makar, Fahri Hamzah Dilaporkan Relawan Jokowi Ke Bareskrim, Ini Komentar Jusuf Kalla [/caption]" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Fahri Hamzah</td></tr></tbody></table><strong>ENEWS.ID - </strong>Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai langkah relawan Presiden Joko Widodo, Bara JP, yang melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Kepolisian, merupakan tindakan tepat.<br /><br />Kalla menilai, setiap pihak yang merasa dirugikan dengan pihak lain sebaiknya menempuh jalur hukum.<br /><br />"Ini bagus lah, daripada langsung berkonflik, saling pukul, lebih baik bagus lah, justru itu anjuran pemerintah, jalur hukum," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (11/11/2016).<br /><br />Nantinya, lanjut Kalla, pihak kepolisian lah yang menentukan apakah laporan tersebut layak untuk ditindaklanjuti.<br /><br />Jika memang ada unsur pidana, penegak hukum bisa melakukan penyidikan. Namun jika tidak ditemukan unsur pidana, laporan tidak dilanjutkan.<br /><br />"Jauh lebih baik jalur hukum daripada konflik," ucap Kalla.<br /><br />Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP) melaporkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Bareskrim Polri, Rabu (9/11/2016).<br /><br />Fahri dilaporkan atas dugaan perbuatan penghasutan dan makar terhadap pemerintah atas pidatonya dalam aksi unjuk rasa 4 November.<br /><br />Kalimat yang dianggap menghasut, adalah saat Fahri menyebutkan ada dua cara untuk menjatuhkan presiden. Pertama, lewat parlemen ruangan; kedua, lewat parlemen jalanan. <br /><br />Fahri dianggap melanggar Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dan Pasal 110 KUHP tentang Pemufakatan untuk Makar.<br /><br />Menanggapi laporan tersebut, Fahri menegaskan bahwa sebagian besar pasal makar telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk penyesuaian UUD 1945 yang baru.<br /><br />Fahri menambahkan, perlu juga diketahui bahwa legislatif memiliki fungsi pengawasan, baik di dalam maupun di luar kantor DPR.<br /><br />(Baca: Dilaporkan ke Bareskrim atas Tuduhan Makar, Ini Kata Fahri Hamzah)<br /><br />Dalam menjalani fungsinya tersebut, tidak boleh ada pihak yang menghalangi anggota DPR karena memiliki hak imunitas dari tuntutan.<br /><br /><br />Sumber: Kompas.com<br />Editor: Surya</div>

Dilaporkan Ke Polisi Paska Demo 4 November, Fahri Hamzah Malah 'Kuliahi' Pendukung Jokowi Soal Makar

<div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcnypoDxXVt7sU6OYtn6TOP3JXFGmItfqS7BrzO_ovn69wPNsUMYmcWcyhfJ-wVwuHlYHPxf1yPk33fRozUkY9CW_wkbgZWBHEeGcaWWiinpkxkNDI7yjSaj12q5TZjsDK-zd9Ibxz_yw/s1600/Fahri+Hamzah+--.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="368" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcnypoDxXVt7sU6OYtn6TOP3JXFGmItfqS7BrzO_ovn69wPNsUMYmcWcyhfJ-wVwuHlYHPxf1yPk33fRozUkY9CW_wkbgZWBHEeGcaWWiinpkxkNDI7yjSaj12q5TZjsDK-zd9Ibxz_yw/s640/Fahri+Hamzah+--.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Fahri Hamzah. Foto Viva</td></tr></tbody></table><strong>ENEWS.ID - </strong>Ormas Pro Jokowi atau Projo bersama dengan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) melaporkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah, ke Bareskrim Polri pada Rabu (9/11). Hal ini berkaitan dengan orasi Fahri Hamzah pada aksi damai 4 November lalu yang dinilai melakukan penghasutan upaya makar terhadap Presiden Joko Widodo.<br /><br />Fahri Hamzah tak mau serius menanggapi pelaporan terhadap dirinya yang dilakukan oleh pendukung Presiden Jokowi tersebut. Dia justru menjelaskan tentang aturan hukum makar itu sendiri.<br /><br />"Patut disayangkan, banyak nasihat yang masuk kepada presiden tidak memahami peta konstitusi dan UU pascaamandemen ke-4. Hal ini menyebabkan banyak sekali pernyataan yang sebetulnya sudah tidak relevan," kata Fahri Hamzah saat dikonfirmasi, Kamis (10/11).<br /><br />Dia menjelaskan, pertama soal demonstrasi. Masih digunakan kata ditunggangi dan digerakkan padahal sebetulnya demonstrasi dan penggeraknya legal dan sah. Lalu buat apa susah-susah mencari dalang dan penunggang segala, kata Fahri Hamzah.<br /><br />Kedua, terkait makar, lanjut dia, banyak yang belum paham bahwa pasal makar itu sebagian besar sudah dibatalkan MK sebagai bentuk penyesuaian dengan UUD 1945 yang baru. Makar dalam terminologi aslinya, kata Fahri, di KUHPidana disebut 'anslaag'.<br /><br />"Aanslag itu diartikan sebagai gewelddadige aanval yang dalam bahasa Inggris artinya violent attack. Artinya makar itu hanya terkait dengan fierce attack atau segala serangan yang bersifat kuat," kata dia.<br /><br />Memang di Bab II KHUPidana sebelum reformasi, tambah dia, makar dibahas dari pasal 104 sampai dengan 129. Namun sekarang, sudah banyak yang dihapus dan tak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.<br /><br />"Pasal makar yang tersisa hanya yang terkait violent attack, seperti membocorkan rahasia negara, kerjasama dengan tetara asing dalam massa perang dan lain-lain. Sementara yang terkait dengan kehormatan dan martabat kepala negara sudah berubah menjadi delik aduan," jelas Fahri.<br /><br />Dia kembali menjelaskan, amandemen 1945 memigrasi segala anasir otoriter yang berpotensi mengekang kebebasan berpikir dan berekspresi masyarakat. Menurut dia, salah tempat di era demokrasi ini kalau masih ada yang berpikir tentang makar.<br /><br />"Presiden naik dan jatuh diatur jalan keluarnya dalam konstitusi, tak ada yang tidak diatur demi tertib sosial," tutur dia.<br /><br />Ketiga, soal posisi dan tugas legislatif. Dia menambahkan, yang perlu diketahui oleh kita adalah bahwa tidak ada fungsi pengawasan eksekutif pada legislatif, yang memiliki fungsi pengawasan itu adalah legislatif.<br /><br />"Fungsi pengawasan ini bisa di kantor DPR ataupun di luar kantor. Dan dalam menjalankan fungsinya tersebut tidak boleh ada yang menghalangi dan atau anggota DPR imun dari tuntutan," kata dia lagi.<br /><br />"Itulah alasan kenapa legislatif diberi hak imunitas oleh UUD 45. Karena akan mengawasi kekuasan yang besar. Eksekutif bisa saja tidak rela diawasi lalu menggunakan kekuasaan untuk menjegal dan melawan pengawasan. Seharusnya dengan dasar itu anggota DPR harus berani. Jadi ini bukan soal makar atau melawan, tapi soal pengawasan," lanjut dia.<br /><br />"UUD 1945 kita adalah konstitusi manusiawi yang meletakkan manusia lebih penting dari apapun. Oleh sebab itu, pemerintah Jokowi jangan lagi menggunakan kosa kata yang sudah hilang di era demokrasi ini," tuntas dia.<br /><br /><br /><br />Sumber: Merdeka.com<br />Editor: Kay</div>

Begini Omongan Nyelekit Fahri Hamzah Tanggapi Pidato Presiden Jokowi Soal Aktor Politik Demo 4 November

<div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiULKbs7uZdfX99ICPWIol4BMYVQ5UqBEb5lMmhsGtC87NwPC9BQ1ZRWPlJkEU6_BrTApMNRkqKT5tmQ5OkXyCgBp9C_c13dl3QnBchvIbLbdjqBrmhzVvycFiSbKNVkKIwp3eTD_I9smA/s1600/Fahri+Hamzah+dipecat.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiULKbs7uZdfX99ICPWIol4BMYVQ5UqBEb5lMmhsGtC87NwPC9BQ1ZRWPlJkEU6_BrTApMNRkqKT5tmQ5OkXyCgBp9C_c13dl3QnBchvIbLbdjqBrmhzVvycFiSbKNVkKIwp3eTD_I9smA/s640/Fahri+Hamzah+dipecat.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Fahri Hamzah</td></tr></tbody></table><strong>ENEWS.ID - </strong>Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuding ada aktor politik yang menunggangi demo terhadap Basuki T Purnama ( Ahok) dalam kasus penistaan agama pada 4 November lalu. Namun sayang, Jokowi tak menyebutkan, siapa aktor politik tersebut dan apa tujuannya.<br /><br />Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi tentang aktor politik yang menunggangi aksi damai 4 November harus diklarifikasi. Sebab, lembaga kepresidenan harus hati-hati membuat pernyataan yang bisa memicu politik nasional yang semakin tidak kondusif.<br /><br />"Siapa yang sebetulnya menunggangi siapa? Tuduhan presiden ini bisa berbalik jika tidak punya bukti bahwa sebetulnya presiden yang ditunggangi. Presiden diduga ditunggangi oleh mereka yang sejak awal punya masalah hukum sehingga ini menjadi penyebab sandera kepada aparat penegak hukum di sekitar presiden berlindung para terduga melakukan pidana dan korupsi," kata Fahri Hamzah, Minggu (6/11).<br /><br />Menurut dia, tuduhan presiden kepada aktor politik menunggangi jutaan massa rakyat adalah tidak berdasar. Sebab, adalah jauh lebih mudah menunggangi seorang presiden daripada sejuta massa aksi.<br /><br />"Sekarang, Presiden hanya perlu melakukan klarifikasi. Jika tidak, maka sama saja presiden hanya menabur angin. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai," tegas dia.<br /><br />Sebelumnya, Sebelumnya diberitakan, Setelah menggelar rapat terbatas dengan Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait aksi unjuk rasa besar-besaran yang berujung bentrokan di sejumlah tempat di ibu kota. Presiden Jokowi menyesalkan bentrokan antara polisi dan massa pendemo di depan Istana Merdeka.<br /><br />"Kita menyesalkan kejadian setelah Isya, seharusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Sabtu (5/11) dini hari.<br /><br />Jokowi mengatakan, ada dalang di balik bentrokan yang terjadi di depan Istana Merdeka. "Dan ini kita lihat ditunggangi aktor politik yang manfaatkan situasi," tegas Jokowi.<br /><br /><br /><br /><b>Sumber: </b>Merdeka.com<br /><b>Editor: </b>Mas Mus</div>